JAKARTA-sumber: indopos.news Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP dan PA) menyiapkan strategi baru pengembangan kota layak anak (KLA). Hingga kini, Indonesia belum memiliki kota yang diluncurkan sejak 2006 tersebut. Padahal, pada 2014 ditargetkan minimal ada 100 KLA.

Asisten Deputi (Asdep) Pengembangan KLA KPP dan PA Lenny N. Rosalin mengatakan, kementerian sudah menyiapkan kebijakan baru untuk membantu provinsi memfasilitasi kabupaten dan kota menjadi KLA. Sebab, banyak sekali permintaan dari daerah untuk menjadi KLA. ’’Kami kembangkan itu. Juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kami benahi juga aspek strategi, termasuk advokasi dan jejaring. Perluas jaringan,’’ ungkap Lenny usai pembukaan peran lembaga masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam sumber daya alam dan lingkungan di Jakarta kemarin (8/6). Selain itu, lanjut Lenny, pemerintah akan merangkul perusahan. Terutama yang memiliki jaringan seperti ritel, hotel.

’’Itu (kerja sama) sedang proses,’’ tuturnya. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar mengaku, hingga kini belum ada daerah yang menjadi KLA. Semuanya masih proses menuju program yang dilakukan di seluruh dunia ini. ’’Kita fokuskan lagi KLA. Banyak persyaratan menuju sana. Salah satu yang sudah siap Surakarta. Mereka janji menjadi KLA pada 2014 mendatang,’’ beber Linda. Menurutnya, 100 KLA yang ditargetkan pemerintah adalah jumlah minimal. Bisa saja bertambah sesuai kemampuan daerah. Indikasi tersebut sangat kuat. Sebab, banyak provinsi yang bertekad menjadikan wilayahnya sebagai KLA. Menurut Linda, KPP dan PA sudah mengembangkan KLA sejak 2006. Indonesia ingin menjadi idola KLA. Bahkan, negara bekas jajahan Belanda ini sudah masuk jaringan KLA Asia Pasifik.