Yogyakarta, BPPM - Sebagai upaya memberdayakan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi masyarakat dan swadaya gotong-royong masyarakat di Desa dan Kelurahan perlu dilakukan Perlombaan Desa dan Kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.

Perlombaan Desa dan Kelurahan pada hakekatnya adalah sebagai salah satu upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri yang sekaligus mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan Desa dan Kelurahan dengan melihat lonjakan perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan selama 2 (dua) tahun terakhir.

Sebagai sarana pembinaan sekaligus dalam upaya mendorong usaha pembangunan masyarakat, Desa dan Kelurahan Pemenang perlombaan Desa dan Kelurahan dimaksud diberikan bantuan program pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan partisipasinya dalam memajukan Desa dan Kelurahan sesuai dengan program/kegiatan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan didasarkan pada :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548); 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

Dalam rangka pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Tahun 2016, maka BPPM DIY akan menyelenggarakan tahap verifikasi ke lapangan, dengan jadwal sebagai berikut :