Yogyakarta, BPPM-  Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong pelaksanaan PUG di DIY, namun hasilnya mungkin belum memadai/sesuai dengan yang diharapkan. Tahun 2010 Pemerintah Provinsi DIY telah memulai pelaksanaan PUG, dengan merumuskan Surat Edaran Gubernur DIY sebagai dasar hukum. Target yang diharapkan dari inisiatif ini adalah bahwa setiap SKPD disusun satu rencana kerja anggaran 2011 yang sudah responsif gender. BPPM Provinsi DIY juga telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target ini, seperti sosialisasi dan pelatihan Anggaran Responsif Gender (ARG) kepada semua SKPD, pejabat eselon IV, staf perencana anggota TAPD baik di Provinsi maupun Kab/Kota se DIY serta memfasilitasi/pendampingan dalam penyusunan rencana kerja anggaran(RKA) responsif gender.

Namun demikian ada beberapa kelemahan yang dihadapi Provinsi DIY sebagai tantangan kedepan.Maka untuk menyiapkan  SDM dalam rangka  mengatasi tantangan tersebut BPPM Provinsi DIY dalam hal ini Bidang Pengembangan  Partisipasi perempuan (Subbidang Pengarusutamaan Gender) memfasilitasi terlaksananya Kegiatan pelaksanaan TOT PPRG dalam rangka peningkatan peranserta  dan kesetaraan Gender. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua Angkatan, Angkatan I tanggal 13 -17 Juni 2011 bertempat di LPP Convention, Jl. Demangan Baru Nomor 8,  Yogyakarta dan Angkatan II  tanggal 20 – 22 Juni 2011 bertempat di Hotel Brongto, Suryodiningratan, Yogyakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatankan kapasitas fasilitator yang diharapkan dapat memfasilitasi proses pelatihan PPRG dalam upaya mengimplementasikan strategi PUG. Narasumber  kegiatan TOT PPRG berasal dari Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit – Strengthening Women’s Rights (GIZ-SWR) dan LSM-Aksara.

Peserta TOT PPRG berasal dari Badan/Kantor PP Kab/Kota se-DIY, SKPD Provinsi DIY, Pusat Stadi Wanita di DIY, LSM dan BPPM Provinsi DIY.

Biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan TOT PPRG kerjasama antara   APBD Provinsi DIY dan GIZ-SWR.