Kulon Progo, DP3AP2 DIY (23/12/2021) – Dua wilayah di Kulon Progo, Kapanewon Kalibawang dan Kalurahan Tanjungharjo Kapanewon Nanggulan diresmikan sebagai Kalurahan Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Peresmian dilakukan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada November 2021 lalu.

Seperti diketahui, sesuai Keputusan Menteri PPPA Nomor 70 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Kabupaten Kulon Progo dan Sleman menjadi bagian dari 67 kabupaten yang ditetapkan sebagai DRPPA. “Konsep DRPPA mengintegrasikan perspektif gender dan ramah anak di setiap tata kelola pemerintahan. Demikian juga dalam pembangunan di tingkat desa diharapkan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan,” kata Menteri I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Ada 10 indikator yang harus dipenuhi untuk mewujudkan DRPPA yakni pengorganisasian perempuan dan anak di desa, tersedianya data desa memuat data pilah tentang perempuan dan anak. Selain itu juga tersedianya Perdes tentang DRPPA serta adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa.

Indikator lainnya, persentase keterwakilan perempuan di pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Juga adanya persentase perempuan wirausaha di desa, utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana, dan penyintas kekerasan.

“Indikator yang lain, semua anak di desa mendapatkan pengasuhan berbasis hak anak. Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Tidak ada pekerja anak dan idak ada perkawinan anak. Untuk mewujudkan 10 indikator tersebut, perlu ada sinergi Peerintah Desa dengan tokoh adat, agama, dan lainnya,” jelasnya.

Pada 2022 mendatang, pihaknya akan mengembangkan 142 model DRPPA di 66 Kabupaten di 33 provinsi. “Kalau model DRPPA berjalan baik, nanti bisa direplikasi oleh tiap desa. Kami mohon dukungan Pemda DIY agar replikasi bisa diterapkan di desa/kalurahan lain di DIY,” ungkapnya.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menjelaskan, desa/kalurahan harus memberi rasa aman dan nyaman pada masyarakatnya khususnya perempuan dan anak dengan memenuhi hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Desa/kalurahan juga perlu tersedianya sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak.

“Pemda DIY memiliki harapan melalui visi pemajuan keluarga prima yang berbudaya, maju, dan mandiri dalam rangka mewujudkan martabat manusia DIY. Hal ini merupakan tujuan utama pembangunan daerah dalam kaitannya dengan Keistimewaan DIY,” ujarnya menambahkan konsep tersebut bermakna pembangunan manusia tidak hanya fokus pada aspek kognisi tapi juga budi pekerti dan perilaku yang menciptakan manusia adil dalam pikiran dan perbuatan terhadap sesamanya.

Sementara Bupati Kulonprogo, Drs. Sutedjo menuturkan, upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah diupayakan dan dilaksanakan pemkab setempat. Seperti RPJMD, RKPD dan kebijakan-kebijakan berupa perda dan perbup, sudah responsif gender maupun ramah terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. “Hal ini terbukti dengan diraihnya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama dan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Madya dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Taman Alun-Alun Wates dari Menteri PPPA, “ katanya.

Upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga sudah diterapkan di tingkat kalurahan. Begitu juga dengan Kalurahan Banjarharjo dan Tanjungharjo yang jadi model DRPPA. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagian besar sudah dilaksanakan. Terutama Banjarharjo selama ini sudah didampingi LSM Kalyana Mitra untuk mewujudkan kalurahan ramah perempuan dan peduli anak.

Sebelumnya Menteri PPPA didampingi oleh Jamshed M Kazi (Country Representative and Liason Officer, UN Women) dan Istri Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Bendara Raden Ayu (KGBRAy) Paku Alam X berdialog dengan kelompok perempuan-perempuan perdamaian Desa Damai di Peace Village, Sinduharjo, Sleman. Menurutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan Indonesia masih berada di bawah laki-laki. Hal ini menunjukkan masih banyak ketimpangan yang dihadapi perempuan, mulai dari ekonomi hingga kasus kekerasan. (Rul/Dev)