Sebagai implementasi Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 463/0494 tertanggal 17 Februari 2010 tentang Penyusunan Anggaran Responsif Gender, Sub Bid PUG – BPPM DIY didukung oleh GTZ DeCGG Provinsi DIY, telah dan akan menyelenggarakan Diklat Singkat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) terkait Anggaran Responsif Gender (ARG).

Sebagai implementasi Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 463/0494 tertanggal 17 Februari 2010 tentang Penyusunan Anggaran Responsif Gender, Sub Bid PUG – BPPM DIY didukung oleh GTZ DeCGG Provinsi DIY, telah dan akan menyelenggarakan Diklat Singkat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) terkait Anggaran Responsif Gender (ARG).

Pelaksanaan kegiatan untuk tahap satu tanggal 6 – 8 April 2010 di Hotel Brongto, pesertanya 40 pejabat eselon IV TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Provinsi DIY, yaitu Bappeda, DPPKA, Biro Organisasi Setda, dan Inspektorat. Untuk tahap dua dan tahap tiga dilaksanakan di Hotel LPP Demangan, tangal 19 – 21 Juli dan tanggal 26 – 28 Juli 2010, pesertanya adalah masing-masing tahap, sebanyak 40 pejabat eselon IV di lingkungan pemprov DIY kecuali TAPD, pejabat eselon IV pemkab dan pemkot se DIY, terdiri dari instansi : Dinas Pendidikan, Dinas PU, Disnakertrans, dan Disperindagkop.

     Hasil yang diharapkan, agar peserta : Dapat mengidentifikasi isu gender yang menjadi prioritas daerah / Dapat melakukan analisis gender dan gender budget  /  Dapat mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam perencanaan program dan kegiatan / Dapat menyusun anggaran responsif gender di masing-masing instansinya / Dapat memasukkan rencana aksi hasil diklat ke dalam program/kegiatan daerah.

Dalam sambutan tertulis Sekretaris Daerah Provinsi DIY pada pembukaan diklat tahap 2, antara lain disebutkan bahwa anggaran responsif gender sudah berjalan di beberapa negara lain seperti di Australia dikenal dengan “women’s budget”, di Afrika Selatan dikenal dengan “gender sensitive budget analisis”, Tanzania dikenal dengan sebutan “gender budget inisiatif”, bahkan di negara tetangga Philipina juga telah melaksanakan anggaran responsif gender. Salah satu manfaat tersebut bagi pemerintah adalah sebagai instrumen pemerintah untuk melaksanakan komitmennya dalam hal gender sebagaimana telah disepakati secara internasional. Sementara itu, pelaksanaan ARG di Indonesia ternyata masih jauh dari harapan. Dalam sambutan tersebut Sekda Provinsi DIY juga berharap agar masing-masing SKPD di Provinsi DIY segera dapat mengalokasikan anggaran untuk kepentingan tersebut.