Yogyakarta, BPPM- Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah semakin tingginya pengungkapan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seiring dengan semakin meleknya masyarakat terhadap hak dan perlindungan terhadap hak asasi termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Fenomena ini disatu sisi menjadikan jumlah kekerasan yang tertangani menjadi semakin meningkat. Khususnya terhadap perempuan dan anak disamping kasus yang muncul menjadi lebih kompleks.
Kondisi di atas perlu mendapatkan penanganan yang baik sesuai dengan standar penanganan terhadap korban kekerasan dari lembaga yang melaksanakan penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Standar tersebut telah diwujudkan dalan Standar Minimal Pelayanan (SPM) yang menjadi syarat minimal layanan terhadap korban.
Salah satu permasalahan yang masih kita hadapai adalah bahwa Lembaga-lembaga di kabupaten/kota belum merata kemjauannya apabila dibandingkan dengan SPM. Kondisi ini juga didukung oleh ketersediaan data tentang kemajuan pelaksanaan SPM penanganan korban kekerasan yang rendah karena sulitnya memadukan data dari berbagai lembaga layanan yang berbeda.
Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut BPPM DIY mencooba membangun sistem informasi yang dapat digunakan secara online oleh lembaga-lembaga di DIY untuk dapat membuat data base data kekerasan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah terwujudnya dan tersedianya data yang lebih akurat dan dapat tersedia secara kontinyu.
Dalam rangka pengembangan sistem tersebut pada tanggal 25 September 2013 dilaksanakan pelatihan penggunaan sistem tersebut kepada lembaga-lembaga yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak di DIY. Sistem ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mencatat dan melaporkan data layanan terhadap korban kekerasan, data tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta data untuk melakukan evaluasi pelaksanaan SPM bidang layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.
Masing-masing lembaga akan diberikan akses kedalam sistem untuk dapat melaporkan dan mencatat kasus-kasus dan kegiatan yang ditangani dan dilaksanakan.
Dengan hadirnya sistem ini diharapkan akan mendukung tersedianya data tentang korban kekerasan dan kerja lembaga di Daerah Istimewa Yogyakarta. (AN)
9 Oktober 2013 - BY Admin
