Yogyakarta, DP3AP2 DIY (16/09/2022) – Kesejahteraan dapat terwujud apabila pembangunan di berbagai sektor terlaksana dengan baik. Pembangunan dapat diartikan sebagai proses berkemajuan yang bertujuan untuk menjamin terciptanya kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera (Kusumaningrum, 2016). Salah satu sektor pembangunan yang perlu diperhatikan dalam upaya mensejahterakan masyarakat adalah sektor ekonomi. Sektor ekonomi menyumbang kesenjangan terbesar dalam IPG maupun IDG, di mana berdasarkan data BPS bahwa angka IPG DIY tahun 2020 adalah 98,16 sedangkan IDG berada pada angka 74,73. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang kuat. Hal ini tervalidasi dengan temuan bahwa perempuan di Indonesia memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor usaha mikro.

Data secara nasional menunjukkan bahwa usaha mikro memberikan kontribusi sebesar 30,25 persen bagi produk domestik bruto di mana sebagian besar dilakukan perempuan. Kepala rumah tangga perempuan yang berusaha sendiri sebesar 37,91 persen. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki sebesar 22,34 persen. Perempuan yang berusaha sendiri ini sebagian besar ada di usaha mikro. Tingkat kesetaraan dalam berwirausaha antara perempuan dan laki-laki yang paling tinggi adalah di Kawasan Asia Pasifik, dengan rasio kegiatan antar gender sebesar 1,01 (Global Entrepreneurship Monitor 2019, Katadata).

Berdasarkan data BPS, SE 2016-lanjutan, 2019, 43,45 persen pelaku usaha mikro kecil ini berjenis kelamin perempuan. Penelitian dari McKinsey Global Institute Analysis juga mengklaim jika Indonesia dapat meningkatkan GDP dalam setahun sebesar $135 miliar di tahun 2025, atau 9 persen di atas angka biasanya, di dalam skenario terbaik, jika terpenuhi kondisi ketiga drivers berikut: (1) partisipasi perempuan dalam angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan yang part time, (2) lebih banyak perempuan yang bekerja full time, (3) lebih banyak perempuan bekerja di sektor dengan produktivitas tinggi seperti manufaktur dibandingkan sektor pertanian.

Dari data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kewirausahaan perempuan memiliki potensi yang besar dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Perempuan tidak bisa lagi dipandang sebagai pencari nafkah tambahan karena perannya menjadi cukup penting dalam perekonomian keluarga bahkan nasional. Perlu dorongan dari semua pihak agar potensi ini dapat dikembangkan secara maksimal.

Akan tetapi upaya memajukan perekonomian perempuan masih terkendala beberapa tantangan. Salah satunya adalah pembangunan perekonomian yang masih condong kepada produktivitas laki-laki saja. Perempuan kurang mendapatkan kesempatan dalam beraktivitas di sektor publik. Masyarakat masih menganggap bahwa tugas perempuan adalah mengurus rumah, sedangkan tugas mencari nafkah dilakukan oleh laki-laki. Jika ada perempuan yang bisa bekerja di sektor publik, mereka juga masih dibebani oleh tugas rumah (double burden). Hal inilah yang membuat perempuan berada dalam keadaan rentan, apalagi jika tidak memiliki kepemilikan sumber daya.

Peran pemerintah menjadi penting dalam upaya memperbaiki kondisi yang muncul karena masalah tersebut. Perempuan yang termasuk kelompok rentan tidak memiliki akses dan kontrol yang sama dengan mereka yang berada di luar kelompok tersebut. Hal ini membuat perempuan tidak dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat pembangunan secara maksimal. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengembangkan ekonomi perempuan rentan agar dalam aktivitas ekonomi, mereka memiliki akses dan kontrol yang seimbang. Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi perempuan untuk memulai usaha.

Pemerintah Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul pada tanggal 9 September 2022 meresmikan Gerbang Pleret sebagai ruang publik bagi masyarakat umum. Di dalamnya terdapat area yang digunakan untuk masyarakat untuk berjualan produk. Hal ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Kalurahan Pleret untuk memfasilitasi masyarakat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Salah satu kelompok masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut adalah perempuan-perempuan yang tergabung dalam Kelompok Ekonomi Produktif (KEP) Desa Prima. (*)

Sumber : KR