Yogyakarta, BPPM -Demi menjamin terlaksananya layanan terbaik bagi masyarakat di semua bidang, hingga tahun ini Pemerintah melalui berbagai kementerian telah menerbitkan 13 Standar Pelayanan minimal (SPM)  yang meliputi 13 bidang. Berkaitan dengan hal tersebut Pada tahun ini Provinsi DIY telah melakukan uji coba penerapan SPM untuk 6 Bidang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan hak-hak Perempuan, Sri Hartati, SKM, M.Kes setelah mengikuti rapat evaluasi pelaksanaan SPM di Yogyakarta (26/10).  

Lebih lanjut disampaikan 6 bidang yang diujicobakan tersebut adalah: Bidang lingkungan hidup, Bidang layanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan, Bidang Perumahan rakyat, bidang ketenagakerjaan, bidang ketahanan pangan, dan bidang kesehatan dengan unggulan pada bidang lingkungan hidup. Di Kabupaten/Kota di DIY juga dilaksanakan uji coba pelaksanaan SPM dengan unggulan daerah masing-masing, misalnya Kota Yogyakarta dengan Unggulan dalam layanan kesehatan dan layanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan, di Kabupaten Bantul dengan unggulan pada layanan kesehatan dan lingkungan hidup, di Kabupaten Kulon Progo dengan unggulan bidang layanan kesehatan dan lingkungan hidup, di Kabupaten Gunungkidul dengan unggulan pada Bidang layanan kesehatan dan Layanan terpadu perempuan dan anak korbnan kekerasan, dan Kabupaten Sleman dengan unggulan pada layanan kesehatan dan layanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan.

Diungkapkan juga oleh Sri Hartati bahwa hasil evaluasi menunjukkan bahwa Penerapan SPM di provinsi DIY sudah dapat berjalan walaupun masih dihadapii kendala-kendala mendasar antara lain: masih sulitnya melengkapi data baseline dan belum dipahaminya definisi operasional  dari data-data tersebut sehingga masih sulit untuk menyusun e-costing sebagai salah satu bagian dalam pelaksanaan SPM.

Pada hari yang sama di Polresta Yogyakarta juga dilaksanakan FGD dalam rangka pengumpulan data tentang pelaksanaan SPM di Yogyakarta oleh DERAP WARAPSARI. Pengumpulan data ini merupakan amanat Menteri pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak  untuk melakukan kajian dan menyusun laporan tentang pelaksanaan SPM di Daerah, khususnya SPM bidang Layanan Terpadu Perempuan dan Anak korban kekerasan. dalam FGD ini dihadirkan Ketua Forum Penanganan Korban kekerasan perempuan dan Anak provinsi DIY Dr.Sari Murti serta perwakilan SKPD dan LSM terkait.  

Dari evaluasi ini muncul beberapa rekomendasi antara lain perlunya koordinasi dan pembinaan terhadap kelengkapan data, perlunya integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, Perlunya penyusunan anggaran dengan e-costing, dan perlu diperkuatnya  Sekber atau tim monev terpadu di tingkat Provinsi dan Kab/Kota se-DIY. (AN)